Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memastikan ketersediaan stok pangan dipasaran, termasuk harga jual tidak sampai anjlok dengan meningkatkan monitorong, sehingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan dengan melibatkan unsur Kepolisian dan TNI.
Pembentukan Satgas pangan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati KSB bernomor : 188.45/s63 Tahun 2022 dengan komposisi, sekda menjadi ketua Satgas, sementara Ir Muhammad Saleh M.Si yang kini menjabat sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menjadi sekretaris. Sementara anggotanya Asisten perekonomian, Kasat Reskrim Polres KSB, Komandan Unit Intel KODIM 1628/KSB, Kadis Pertanian, Kepala Bappeda dan Litbang, Kadis Koperindag, Kadis Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabag Pembangunan, Kabag Perekonomian serta 3 kabid pada DKP.
Saleh sapaan akrab sekretaris Satgas menyampaikan, tujuan pembentukan tim Satgas ketahanan pangan untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan pangan dipasaran, termasuk kelancaran distribusi dan fluktuasi harga pangan guna menjamin stabilitas harga, apalagi saat ini masih dalam pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Pembentukan tim termasuk langkah cepat menjelang bulan Ramadhan,” tandasya.
Lanjut Saleh, ada 11 jenis pangan pokok yang akan menjadi perhatian untuk dilakukan pemantauan, yaitu, Beras, Jagung, Bawang Merah,bawang putih, cabai rawit,cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, telur, gula pasir konsumsi dan minyak goreng. “Akan ada laporan secara berkala perkembangan dipasaran atas pangan tersebut,” lanjutnya.
Sesuai SK itu sendiri disampaikan bahwa pembentukan Satgas lantaran sering terjadi harga bahan pangan akan melambung tinggi karena masalah ketersediaan (pasokan) terbatas baik karena pengaruh factor produksi, pengaruh iklim, bencana alam dan bukan alam, perubahan kebijakan pemerintah (missal kasus minyak goreng), adanya masalah distribusi, adanya kasus permainan pada tingkat pelaku usaha dan hal lainnya sehingga barang menjadi langka sehingga otomatis harga melambung tinggi dan rakyat kecil menjerit. Hal itu akan berdampak langsung atau dirasakan konsumen dalam hal ini masyarakat ekonomi lemah atau Rumah Tangga Miskin (RTM).
Sementara Indrajaya, M.Si selkua Kabid ketersediaan pangan yang menjadi anggota usia terlibat langsung dalam rapat koordinasi pembentukan tim Satgas Ketahanan Pangan menegaskan, jika pemerintah KSB sangat sadar dengan peranan. “Pembentukan Satgas sebagai bukti bahwa pemerintah akan lebih maksimal melakukan pengawasan distribusi, meningkatkan produksi lokal, menata kelancaran arus barang distribusi antar wilayah dalam provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun dalam daerah, sehingga pangan pokok dapat tersalur dengan normal dan harga pasaran terjangkau semua kalangan,” ungkapnya. **
