Taliwang, – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jika saat ini sedang ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga meminta untuk lebih kooperatif memberikan laporan serta penjelasan.
“Saat ini tim BPK Perwakilan NTB sedang melakukan audit pendahuluan atau audit interim kas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, jadi OPD harus menyiapkan personil khusus yang akan memberikan penjelasan serta laporan sesuai permintaan,” ucapnya saat menjadi inspektur apel syukur pada Senin 20/2, kemarin.
Lanjut Wabup, pejabat yang ditunjuk untuk memberikan laporan dan penjelasan harus dipastikan memahami bidang pekerjaan atau apapun yang ditanyakan, sehingga dalam memberikan konfirmasi data maupun dalam kegiatan pendampingan pemeriksaan segala kegiatan berjalan dengan baik. “Pastikan yang ditunjuk benar-benar mengetahui program OPD,” lanjutnya.
Dikesempatan itu Wabup berharap kooperatif dengan memberikan data yang benar menjadi poin penting dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pihak BPK. “Berikan data sesuai permintaan, karena memang yang dilaksanakan tidak ada pelanggaran, jadi sangat besar kemungkinan pemerintah KSB kembali mendapatkan opini WTP,” akunya.
Jika pemerintah KSB kembali mendapatkan opini WTP, maka bisa menjadi bukti bahwa pelaksanaan roda pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Sebelumnya, Muhammad Yusuf S.Sos selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KSB mengingatkan, audit atas pengelolaan keuangan pemerintahan dari BPK menjadi agenda rutin, dimana nantinya akan dilakukan audit terinci setelah laporan keuangan tersampaikan. “Tidak ada masalah dengan audit yang sedang dilaksanakan ini, hanya saja perlu diingatkan kepada semua OPD untuk segera menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan auditor,” tuturnya. **
