Taliwang, – Jadwal pelaksanaan tender proyek fisik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum ada, karena saat ini masih fokus untuk tahapan tender untuk pekerjaan perencanaan pada sejumlah kegiatan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nominal besar.
“Belum ada jadwal untuk tender proyek fisik, karena Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP-LPBJP) selaku leading sektor pelaksana lelang proyek masih membangun koordinasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Beri Hamdan selaku Kepala Bagian (Kabag) AP-LPBJP.
Untuk waktu pelaksanaan tender proyek fisik, Beri sapaan akrabnya mengaku bahwa pihaknya saat ini masih menunggu usulan dari OPD selaku leading sektor. “Kami selalu siap untuk melaksanakan proses tender setelah ada koordinasi dari SKPD pemilik program, jadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak bisa memberikan kepastian waktu,” lanjutnya.
Dikesempatan itu Beri berharap kepada semua SKPD yang memiliki proyek fisik untuk ditenderkan, agar segera mengajukan permohonan kepada ULP, sehingga dapat langsung diproses untuk percepatan pekerjaan. “Kalau cepat ditender maka akan cepat juga penentuan perusahaan pemenang, maka proyek dimaksud bisa segera dikerjakan dan dapat rampung sesuai jadwal atau sebelum tahun berakhir,” ungkapnya.
Diakui juga oleh Beri, jika proyek yang menggunakan APBD harus tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Upload dalam aplikasi SIRUP itu sendiri menjadi pekerjaan masing-masing SKPD. “Permintaan untuk mengentry dalam SIRUP sudah diminta pada beberapa bulan lalu, namun belum diketahui, apakah sudah semua SKPD melakukan entry tersebut,” tandasnya.
Jika mengacu pada LPSE Sumbawa Barat, pekerjaan yang sedang dalam proses tender adalah jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi gedung graha praja, belanja penyusunan dokumen RTR partisipatif berbasis potensi Desa-Desa Beru Kecamatan Jereweh, belanja penyusunan dokumen RTR partisipasi berbasis potensi desa Rarak Ronges, belanja penyusunan dokumen RDTR KSK agro industri Poto Tano, perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Negeri KSB tahap I dan Desain Engenering Detail Mal Pelayanan Publik (DED-MPP). **
