Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) mengakui, jika ada rencana kunjungan dari tim Open Government Partnership (OGP) Internasional bersama perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Sesuai jadwal yang disampaikan, tim OGP dan Kementerian PPN/Bappenas akan mengunjungi Bumi Pariri Lema Bariri pada Senin 24/7 mendatang. Kedatangan itu sendiri untuk mengecek langsung bentuk komitmen lokal yang diajukan pemerintah KSB,” ucap Agus, S.Pd, MM selaku kepala Brida KSB saat dikonfirmasi media ini, Kamis 20/7, kemarin.
Diingatkan Agus, ada enam komitmen pemerintah KSB yang telah diajukan kepada OGP sebagai bentuk inovasi yang dilaksanakan secara terus menerus. “Tim yang akan datang itu juga akan melihat langsung aktifitas penyerapan aspirasi masyarakat pada Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan),” lanjutnya.
Dikesempatan itu Agus juga menyampaikna bahwa komitmen yang disampaikan pemerintah KSB itu adalah, penguatan kebijakan aksi kolaborasi, kemitraan dan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
Selain itu, program mewujudkan posyandu gotong royong sebagai tempat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan pada tingkat komunitas. Selanjutnya, program mewujudkan KSB satu data yang partisipatif, mudah diakses dan bermanfaat bagi semua pihak (iklusif). Ada juga penguatan forum yasinan sebagai media konsultasi, evaluasi, pengaduan dan penyelesaian masalah bersama.
Komitmen penting juga yang disampaikan pemerintah KSB adalah penguatan perlindungan dan pemberdayaan, penyandang PMKS dan kelompok rentan lainnya berbasis gotong royong serta komitmen keenam adalah penataan organisasi perangkat daerah menuju pemerintahan yang akuntabel dan melayani. “Semua komitmen itu dinilai sangat bagus, sehingga tim OGP bersama perwakilan Kementerian PPN/Bappenas ingin melihat langsung,” tegasnya.
Sebagai informasi, OGP merupakan kerja sama global yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, efektif, dan akuntabel. OGP merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang awalnya diinisiasi delapan negara yaitu Amerika, Meksiko, Brazil, Norwegia, Filipina, Inggris, Afrika Selatan dan Indonesia pada 2011 lalu. Program ini terus meluas dan terus berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200 organisasi masyarakat sipil. **
