Taliwang, – Panitia Pengawas Pemili (Panwaslu) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah melaksanakan aksi longmarc atau deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas di KSB. Hal itu sebagai ajakan kepada masyarakat untuk ikut melakukan penolakan terhadap politik uang.
Herman Jayadi SAp selaku Komisioner Panwaslu KSB menegaskan, ruang terjadinya politik uang sangat besar saat suksesi seperti sekarang ini, sehingga harus jauh hari diingatkan bahwa ikut politik uang sama halnya merusak hasil dari pilkada itu sendiri. “Kami berharap seluruh masyarakat KSB ikut melakukan penolakan terhadap politik uang,” tandasnya.
Ketua Divisi SDM dan Kelembagaan Panwaslu KSB itu meminta agar masyarakat memiliki keberanian memberikan laporan, jika mengetahui ada paslon atau tim sukses yang memberikan uang dengan komitmen memberikan pilihan. “Kami dari Panwaslu KSB siap menerima laporan tentang politik uang, termasuk berjanji untuk menjaga identitas dari pelapor itu sendiri,” tegasnya.
Masih keterangan Herman Jayadi, laporan yang dapat disampaikan masyarakat bukan hanya terkait dengan politik uang, namun juga bisa memberikan informasi awal atau dalam bentuk laporan tentang adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat menjadi pendukung salah satu paslon, termasuk Kades maupun pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Indikasi pelanggaran Pilkada dapat dilaporan secara langsung ke Panwaslu KSB maupun menghubungi Panwascam,” urainya.
Sebagai informasi, pada Rabu 14/2 kemarin pihak Panwaslu KSB telah menggelar deklrasi tolak dan lawan politik uang dan politisisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas di KSB, dimana kegiatan itu diawali di Taman Tiangnam, lalu semua komponen termasuk perwakilan dari beberapa parpol menggelar longmarc sampai di Alun-alun kota Taliwang. Saat dipusat kota itu diberikan kesempatan untuk berorasi dari berbagai pihak sebagai bentuk dukungan untuk melawan politik uang.
Karyadi SE selaku ketua Panwaslu KSB kegiatan deklarasi itu adalah upaya untuk menyadarkan masyakat agar tidak tergiur dengan politik uang dari semua paslon. Semua pihak bebas baik dari kalangan ASN, TNI/Polri, mahasiswa dan masyarakat umum untuk menyalurkan aspirasinya dengan tujuan utamanya adalah menolak politik uang.
Masih keterangan Karyadi, meskipun pihaknya telah melaksanakan deklarasi sebagai ajakan kepada masyarakat, namun pihaknya tetap akan lebih intens melakukan pengawasan, karena bisa jadi para pihak akan melanggar apa yang dilarang oleh aturan tersebut. “Pengawasan kami tetap meskipun telah melaksanakan deklarasi, karena deklrasi ini hanya sebagai peringatan awal sekaligus ajakan kepada masyarakat,” timpalnya. **
