Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), menghadirkan semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk ikut dalam rembuk stunting. Acara yang dihadiri wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST dipusatkan di Hanipati Resto, pada Jumat pagi 29/9 kemarin.
H Tuwuh S.Ap selaku kepala DP2KBP3A KSB saat memberikan laporan menuturkan, jika kegiatan rembuk stunting bertujuan untuk bisa merumuskan program yang dapat mempercepat penurunan angka stunting, baik melalui pendekatan spesifik dalam pemberian gizi maupun pendekatan sensitif yang melibatkan pemantauan perilaku, sanitasi dan aspek lainnya.
Diingatkan H Tuwuh, salah satu tanggung jawab pemerintah melalui pejabat pengawas atau teknis, memastikan suplemen gizi yang diberikan oleh petugas posyandu di setiap desa dapat mencapai sasaran yang membutuhkan terutama penderita stunting, sehingga upaya penurunan stunting dapat terealisasi. “Salah satu target pemerintah KSB, angka stunting pada evaluasi di tahun mendatang tersisa 4 persen,” ungkapnya.
Sementara Fud Syaifuddin saat memberikan sambutan mengurai secara rinci, jika hasil survei terakhir terkait dengan stunting di Bumi Pariri Lema Bariri sekitar 7,6 persen. Meskipun angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), namun penurunan angka stunting di KSB tetap menjadi perhatian serius.
“Memang sampai saat ini angka stunting di KSB relatif rendah, namun pemerintah tetap berupaya berada pada titik nol. Hal itu bisa direalisasi dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, karena memang tidak mudah untuk merealisasikan. Buktinya, hanya 0,2 persen yang berhasil diturunkan dari tahun 2022-2023,” urainya.
Pada kesempatan itu Fud sapaan akrab Wabup KSB itu berharap, setelah kegiatan rembuk ini, semua pihak sudah bisa memahami peran masing-masing dan pejabat dapat melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi dan pelayanan di 228 posyandu gotong royong. “Semua pejabat diminta berperan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap layanan di posyandu, sehingga kinerja posyandu itu sendiri bisa lebih maksimal,” lanjutnya sambil menambahkan harapan kepada para Agen Gotong Royong (AGR) untuk mampu menjalin sinergi yang erat dengan petugas posyandu yang menjadi ujung tombak dalam penanganan masalah stunting. **
