Taliwang, – Dr Ir H W Musyafirin, MM selaku Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas prestasinya sebagai pemerintah dengan capaian tertinggi perolehan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) pada tahun 2023.
Penghargaan itu langsung diterima Bupati KSB saat penyerahan oleh Irjen pol Didik Agung Widjanarko selaku deputi KPK bidang koordinasi dan supervisi dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK , di Istora Papua Bangkit Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.
Kegiatan yang diberi nama Road to Hakordia tersebut, diikuti oleh 11 Pemerintah Daerah Provinsi dan 115 Kabupaten/Kota di bawah wilayah 5 Deputi Koordinasi dan Supervisi komisi pemberantasan korupsi yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan.
Sebagai informasi, penghargaan diberikan kepada pemerintah KSB karena mendapatkan nilai tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana realisasi sapaian sementara terhadap MCP 2023 per tanggal 10 November 2023, Presentase Keterpenuhan Data sebesar 74.17 persen dan presentase hasil penilaian oleh KPK/Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 64.73 persen. Dari hasil penilaian tersebut, KSB tercatat mendapatkan nilai tertinggi di Provinsi NTB.
Untuk diketahui bersama, MCP merupakan sebuah sistem untuk mengimplementasikan mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area rawan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga, MCP bertujuan mendorong Pemerintah Daerah untuk terus dapat melakukan transformasi nilai dalam praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik.
H Firin sapaan akrab Bupati KSB pada kesempatan itu menyampaikan tentang komitmen pemerintah dalam menjalankan MCP dengan dengan membentuk Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi “MCP di Lingkungan Pemerintah KSB diperkuat dengan SK Bupati Nomor 100.3.3.2.176 Tahun 2023 dan selanjutnya untuk memastikan bahwa MCP berjalan dengan baik telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi setiap triwulan.
Selain itu H Firin juga menegaskan, jika pemerintah KSB sangat optimis dapat mempertahankan nilai capaian MCP ini, karena sudah lumayan data yang kami upload namun belum dilakukan verifikasi oleh Tim MCP Pusat, harapan kami setelah di verifikasi nanti akan menaikkan nilai sampai akhir tahun dan mencapai target yang telah direncanakan yaitu sebesar 85,00. **
