Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), membantah keras informasi yang beredar pada berbagai media sosial, jika ada proses perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus, apalagi lowongan dimaksud khusus kelompok politik salah satu Pasangan Calon (Paslon).
“Sampai hari ini, semangat satu pintu dalam proses perekrutan tenaga kerja tetap dilaksanakan, jadi lowongan kerja untuk posisi apapun pasti melalui pemerintah, jadi tidak ada jalur lain dan khusus, termasuk jalur politik itu sendiri,” tegas Slamet Riadi, M.Si selaku kepala Disnakertrans KSB pada media ini, Minggu 29/9 kemarin.
Masih keterangan Meta sapaan akrabnya, perekrutan tenaga kerja melalui pintu pemerintah sudah lama dilaksanakan dan terus dipertahankan, karena memang sudah sesuai regulasi dan aturan pemerintah daerah. “Semua perusahaan dalam areal lingkar tambang sudah sangat tahu, jika proses perekrutan tenaga kerja tetap melalui jalur satu pintu pemerintah,” lanjutnya.
Dikesempatan itu Meta mengakui telah membaca status pada salah satu media sosial, jika perusahaan IPK grup melalui anak perusahaan Sedayu Daya Indonesia (SDI) yang dipercaya PT. Pengembangan Industri Logam (PIL) untuk menpower tenaga proses expansion NCC sedang membuka lowongan kerja dan dikhususkan kepada keluarga dan kolega dari salah satu Paslon. “Saya langsung komunikasi dengan perusahaan dimaksud untuk klarifikasi terhadap status tersebut,” tegasnya.
Lanjut Meta, jika melihat redaksi dari status dimaksud memang sangat meyakinkan, karena langsung menyinggung nama perusahaan dan kebutuhan tenaga kerja, seperti seleksi untuk tenaga scafolding 40 orang dan 30 orang sebagai rigger bersertifikat Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Tenaga kerja dimaksud untuk untuk project proses expansion NCC. “Bisa saja perusahaan memang butuh tenaga kerja, tetapi seleksi harus tetap terbuka secara umum dan melalui jalur satu pintu pemerintah,” timpalnya.
Terakhir Meta menegaskan, jika layanan dalam bentuk apapun yang dilaksanakan Disnakertrans KSB, terlebih seleksi tenaga kerja selalu berjalan secara profesional, karena memang seluruh masyarakat wajib mendapatkan layanan pemerintah dan kesempatan kerja yang sama. “Saya pastikan proses seleksi tenaga kerja bebas dari unsur politik,” tandasnya. **
