Taliwang, – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) didampingi perwakilan Operation Managemen Talent (OMT), termasuk perwakilan Uni Eropa di Indonesia, perwakilan ADB di Indonesia (Indonesia Resident Mission), pengelola program PKP SPM-Dikdas, perwakilan OMT PKP SPM-Dikdas dan Perwakilan advokasi dan promosi PKP SPM-Dikdas (Kiroyan Partners) Jakarta, hadir dalam acara sosialisasi hasil analisis penyusunan roadmap Standar Pelayanan Miniman Pendidikan Dasar (SPM Dikdas).
Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Al-Hamra Pondok Pesantren Al-Ikhlas, pada Senin sore 4/10 kemarin, juga dihadiri oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, lantaran ingin mendengarkan langsung pemaparan tentang hasil akhir dari pelaksanaan SPM Dikdas selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini.
Wabup dalam sambutannya menegaskan, dukungan pemerintah KSB dalam pemenuhan seluruh indikator SPM Dikdas tidak akan berhenti setelah Kemendikbud menetapkan bahwa program SPM Dikdas berhenti, karena beberapa indikator itu merupakan hal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. “Saya pastikan pemenuhan indikator SPM Dikdas terus dilaksanakan,” tegasnya.
Dikatakan Wabup, Pemerintah KSB terus berupaya memenuhi indikator dari SPM, mulai dari sarana prasarana. Kemudian peningkatan kualitas tenaga pendidik, tata kelola pendidikan hingga proses belajar mengajar. Upaya pemerataan penempatan guru agar sekolah-sekolah mendapatkan tenaga pendidikan yang handal pun dilakukan guna pemerataan proses belajar mengajar. “Beberapa sarana dan prasaran yang tahun ini belum disentuh, Insya Allah akan dianggarkan tahun depan. Kita terus berbenah untuk kesejahteraan masyarakat termasuk di sektor pendidikan,” imbuhnya. Pada kesempatan itu Wabup juga menyerahkan hasil analisis roadmap SPM Dikdas kepada perwakilan Kemendikbud
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dikpora KSB, Drs Tajuddin MSi menyampaikan, penyerahan hasil analisis ini bisa saja dilaksanakan dengan sederhana. Namun dorongan internal temasuk eksternal seperti kegiatan siang ini dibutuhkan guna berkontribusi memajukan dunia pendidikan. Selain secara subtansial proses belajar mengajar di dalam ruang kelas dan tempat lainnya terus dilaksanakan.
Program ini meningkatkan kualitas pendidikan yang sebelumnya di angka 57 persen pada 2014 menjadi 78, 21 persen pada 2016. Program Seperti ini sangat penting dan dibutuhkan, terlebih lagi program-program seperti ini (Program DKP SPM) sangat berarti di KSB dalam membangun pendidikan, dimana jumlah SD/MI di KSB sebanyak 105 unit dan SMP/MTs sebanyak 55 unit. “Jika semua pihak berada di garis yang sama satu semangat dalam upaya membangun pendidikan di KSB yakni semnagat ikhlas, jujur dan sungguh sungguh saya rasa tidak sulit membangun pendidikan di KSB termasuk untuk bersaing dengan siswa siswi lainnya di belahan lainnya di Indonesia,” ungkapnya.
Kepala Sub Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, Dra Nurma Dewi Saleh, M.Ed mengatakan, di NTB hanya ada dua sekolah internasional yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. SPM bukanlah akhir dan terhenti di situ. Namun jika telah terpenuhi pada 2018 mendatang, maka harus dipacu untuk mencapai hasil ideal yakni standar nasional. “Saya sangat mengapresiasi capaian ini, keberhasilan ini adalah keberhasilan semua pihak di Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa Barat,” katanya. **/Adv
